JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta melaporkan bahwa sengketa terkait barang dan jasa mendominasi kasus yang mereka tangani sepanjang tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Agus Wijayanto Nugroho, Komisioner KI DKI Jakarta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dalam audiensi dengan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota, Kamis.
Agus mengungkapkan bahwa, meski tidak merinci jumlah total sengketa yang berhubungan dengan barang dan jasa, data menunjukkan KI DKI telah berhasil menyelesaikan 70 sengketa informasi selama 2025. Ia juga menyoroti bahwa banyak pemohon informasi publik berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), di mana beberapa di antaranya dianggap tidak beritikad baik karena kerap meminta informasi dalam jumlah besar dengan tujuan yang tidak jelas.
Selain penanganan sengketa, KI DKI juga mencatat kemajuan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (E-Monev) pada 2025. Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, menyatakan bahwa sebanyak 829 badan publik di Jakarta mengikuti E-Monev. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 59,7 persen dibandingkan tahun 2024 dan melonjak 257,3 persen dari tahun 2023.
Harry menambahkan, dari hasil E-Monev tersebut, sebanyak 189 badan publik meraih predikat Informatif, sementara 294 badan publik lainnya masih tergolong Tidak Informatif. Untuk mendorong peningkatan transparansi, KI DKI telah mengirimkan rekomendasi perbaikan kepada badan-badan publik yang bersangkutan.
Di sisi lain, Komisioner KI DKI Jakarta Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi, Ferid Nugroho, menyatakan bahwa lebih dari 10 kegiatan sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah digelar di berbagai kampus di Jabodetabek pada 2025. Untuk tahun ini, program sosialisasi direncanakan akan diperluas jangkauannya ke komunitas, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
