Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, menyerukan pentingnya sinergi yang lebih erat antara pemerintah daerah (Pemda) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025. Langkah ini krusial demi kelancaran pemeriksaan dan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan serta akuntabel.
“Pemeriksaan bukanlah untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan telah menerapkan tata kelola keuangan daerah yang baik dan benar,” tegas Ribka dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/2/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Wamendagri Ribka Haluk dalam acara Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Bali. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan ini adalah kesempatan emas untuk memperkuat sinergi antara BPK, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Pemda, demi mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai amanat konstitusi.
Lebih lanjut, Ribka meminta seluruh kepala daerah untuk bersikap kooperatif, transparan, dan komunikatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia juga menyoroti pentingnya integrasi data melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai wujud nyata transparansi pengelolaan pemerintahan.
Menurut data yang disampaikan, dari total 546 pemda, sebanyak 524 daerah telah berhasil menerapkan SIPD. Sisanya masih menghadapi berbagai kendala terkait jaringan dan infrastruktur yang harus segera diatasi.
“Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) harus dimanfaatkan secara optimal. Dengan sistem ini, BPK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan seluruh pihak terkait dapat mengakses berbagai aktivitas pemerintahan. Semua informasi mengenai penyelenggaraan daerah kini terpusat di SIPD,” pungkas Ribka, menekankan peran vital teknologi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terbuka.
Acara penting ini turut dihadiri oleh Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi; Direktur Jenderal PKN VI BPK RI, Laode Nusriadi; serta para gubernur, sekretaris daerah, dan inspektur di wilayah lingkup Ditjen PKN VI BPK RI.
